SILATJABAR.COM, – Pemerintah Kabupaten Bandung dengan berbagai unsur terkait melaksanakan rapat evaluasi dan rencana operasi penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung. Rapat evaluasi dilaksanakan di Posko Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung di Halaman Kantor Camat Kertasari, Minggu (22/9/2024) sore.
Rapat evaluasi itu dipimpin Sekretaris Daerah selaku Kepala BPBD Kabupaten Bandung Cakra Amiyana, didampingi
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana, dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung Uka Suska Puji Utama.
Peserta rapat dari mulai perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Provinsi Jawa Barat, Komandan Kodim 0624 Kabupaten Bandung, Dandenhubrem 062/Tarumanagara, Bekangdam III Siliwangi, Satuan Brimob Polda Jabar, Para Pejabat BPBD Kabupaten Bandung, Kepala Dinas Sosial,Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PUTR Kabupaten Bandung.
Selain itu Sekretaris Dinas Perkimtan, Dinas Kominfo, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat Pangalengan, Camat Kertasari, Pemdes Margamukti, Pemdes Sukamanah, PDAM Tirta Raharja, Palang Merah Indonesia Cabang Kabupaten Bandung, Baguna, Banser, Caritas dan Baraya Bandung.
Pada rapat evaluasi itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna melalui Sekretaris Daerah/Kepala BPBD Kabupaten Bandung Cakra Amiyana menyampaikan arahannya kepada sejumlah pihak dalam pelaksanaan rapat evaluasi dan rencana operasi penanganan bencana gempa bumi di Kabupaten Bandung.
“Harus terjalinnya kebersamaan dalam melaksanakan penanganan darurat bencana, dan harus menjamin keselamatan dan kesehatan,” katanya.
Menurutnya, banyak hal yang harus di evaluasi untuk pemutakhiran data, dan tentunya membutuhkan kerjasama dengan perangkat desa setempat.
“Harus adanya geotagging lokasi pemasangan tenda dan di data peruntukannya. Selain tenda, dapur umum juga tentunya harus di laksanakan geotagging,” kata Cakra.
Arahan lainnya, Cakra menyebutkan, harus adanya penertiban tenda para petugas atau relawan dengan menggunakan tanda yang jelas.
“Segera lakuakn pemeriksaan kelengkapan di tenda kesehatan untuk mengoptimalkan pelayanan. Pada saat melaksanakan tugas harus mengutamakan keselamatan,” tuturnya.
Dikatakannya, untuk pelayanan kesehatan agar tetap melaksanakan pelayanan dengan optimal. Dalam pendistribusian logistik harus ada korelasi dengan jumlah masyarakat terdampak.
“Setiap hari harus ada data jumlah logistik yang didistribusikan untuk korban terdampak yang tidak mengungsi di tenda pengungsian dan harus berdasarkan nama dan alamat,” ujarnya.
Di tempat sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Ruli Hadiana mengatakan, peran desa sangat berpengaruh terhadap penanganan bencana, karena yang mengetahui karakteristik suatu daerah adalah perangkat desa.
“Data-data yang ada di masyarakat yang mengetahui adalah perangkat desa. Jika perangkat desa tidak muncul dan menjalin komunikasi, maka penanganan bencana ini tidak akan tepat sasaran,” katanya.
Dari pihak Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, mengungkapkan berkaitan dengan assessment dampak bencana alam gempa bumi.
Untuk assessment dampak bencana gempa bumi, Sekretaris Dinas Perkimtan Kabupaten Bandung mengatakan, telah mengirimkan 20 tim untuk melaksanakan pendataan terhadap rumah rusak yang
diakibatkan bencana gempa bumi di Kertasari.
“Pada hari pertama pendataan, tim yang diturunkan oleh Dinas Perkimtan, dari data yang didapatkan ada 250 rumah rusak, setelah dilaksanakan verifikasi/pendataan di lapangan terdapat 30 rumah rusak berat. Pada hari Minggu, 22 September 2024, Tim yang diturunkan berhasil mendata 4.374 rumah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bandung Uka Suska Puji Utama menyebutkan, telah dibentuk Tim Enumerator sebanyak 50 orang, yang nantinya akan diturunkan ke lapangan untuk melaksanakan verifikasi lapangan terhadap rumah yang rusak akibat bencana gempa bumi.
“Dari total 50 Tim Enumerator akan dibagi menjadi 25 Tim yang akan melaksanakan verifikasi di lapangan dengan target 1 Tim harus melaksanakan pendataan sebanyak 20 rumah setiap harinya.
Terkait dengan pemasangan tenda pengungsi, katanya, total tenda yang terpasang sampai saat ini sebanyak 164 tenda terdiri dari 137 tenda pengungsi, 26 tenda pos kesehatan, personil, dan sekolah, tenda terpal sebanyak 51 unit.
“Ada 14 permintaan kebutuhan tenda dari Desa Cihawuk dan Desa Cibeureum,” katanya.
Sementara dari BPBD Provinsi Jawa Barat, terdapat tenda baru yaitu tenda tiup yang akan digunakan untuk pelayanan kesehatan.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung Zeis Zultaqawa mengatakan tugas dari Dinas PUTR adalah melakukan pendataan terhadap kerusakan
bangunan, baik fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun rumah penduduk.
“Selain melaksanakan pendataan, Dinas PUTR telah menyiagakan 8 unit portable toilet, dan 2 diantaranya sudah terpasang di pengungsian,” kata Zeis.
Disebutkan, dari hasil pendataan terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial didapatkan data ada bangunan sekolah yang rusak sebanyak 33 bangunan di Kecamatan Kertasari, 1 bangunan di Kecamatan Pacet.
“Personil yang diterjunkan sebanyak 60 orang. Sedangkan untuk Kecamatan Pangalengan ada 4 bangunan fasilitas pendidikan rusak, 8 Kantor Desa, 1 Polsek dan personil yang terlibat sebanyak 50 orang,” katanya.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Yuli Irnawati Mosjasari mengungkapkan, upaya penanganan korban terdampak gempa bumi, jumlah pasien yang dilayani oleh Dinas Kesehatan sampai hari Minggu ini sebanyak 2431 pasien.
“Terdapat 1 pasien yang dirujuk ke RSUD Majalaya dan kondisinya baik. Terdapat 3 ibu hamil yang melahirkan, diantaranya 2 orang dirujuk RSUD Al-Ihsan dan 1 orang dirujuk ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Adanya bayi dibawah dengan umur dibawah 1 bulan, bayi tersebut ditempatkan
di rumah, sehingga bayi tersebut aman dari hipotermia dan gangguan
penyakit lainnya,” jelasnya.
Menurut Yuli, penyakit yang banyak diderita oleh para penyintas antara lain infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), hipertensi, sakit kepala, dan diare. Terkait dengan kasus diare, telah dilaksanakan penyuluhan dan pembasmian lalat.
“Dalam pemenuhan layanan kesehatan, Puskesmas Kertasari akan beroperasi
kembali ditempat yang telah di sewa oleh Dinas Kesehatan,” katanya.
Dikatakan Yuli, terdapat sedikit hambatan di Desa Cihawuk terkait dengan air bersih.
“Hambatan selanjutnya banyaknya relawan berdatangan dan langsung mendirikan pos tanpa melapor, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kesehatan akan memberlakukan sebuah sistem cek in dan cek out,” ungkapnya.
Terkait permasalah kekurangan obat, kata dia, untuk hari ini bisa teratasi, karena Dinas Kesehatan mendapat bantuan obat-obatan dari Pemerintahan Provinsi Jabar.
“Terdapat kesulitan dalam melaksanakan pendataan pengungsi, pada saat siang hari pengungsi terlihat hanya sedikit, dan ketika malam hari tenda pengungsian terlihat penuh,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung A Tisna Umaran mengatakan tugas Dinas Sosial adalah penyediaan makanan untuk para korban terdampak bencana gempa bumi melalui pendirian dapur umum.
“Untuk kegiatan pemenuhan makanan hari ini Dinas Sosial telah menyiapkan
makanan sebanyak 4.050 bungkus, di bantu oleh Bekangdam III Siliwangi, dan dari Satuan Brimob,” katanya.
Tisna mengatakan, pada hari pertama kejadian terdapat permasalahan dalam melaksanakan pendistribusian makanan, dan untuk hari ini masalah tersebut dapat diselesaikan dengan adanya bantuan.
“Dalam pelaksanaan pendistribusian makanan, tempat pengungsian yang terdekat dengan dapur umum menjadi prioritas, dan yang terjauh di distribusikan sesuai dengan kesepakatan dengan koordinator,” katanya.
Ia mengatakan, apabila ada masyarakat yang belum terlayani dalam hal makanan dapat langsung menghubungi posko.
Sementara itu dari perwakilan Kodim 0624/Kabupaten Bandung menyebutkan, terdapat permasalahan di lapangan berupa adanya keluhan masyarakat yang ingin meruntuhkan rumah yang dianggap mengancam masyarakat. Sedangkan
rumah yang rusak tidak boleh dilakukan perubahan sebelum adanya pendataan
oleh Tim Teknis.
Menurutnya, untuk proses pembersihan material bangunan sudah selesai dilaksanakan. Apabila masih ada warga yang membutuhkan bantuan pembersihan material dapat melapor langsung untuk segera ditangani.
“Di Desa Cihawuk ada rumah yang di rubuhkan tanpa seizin tim pendata kerusakan rumah, dikarenakan adanya ke khawatiran warga,” katanya.
Untuk pembongkaran Puskesmas masih belum ada kepastian apakah seluruh bangunan puskesmas akan di hancurkan atau tidak.
Dari perwakilan BPBD Provinsi Jawa Barat menyebutkan, pendataan terhadap rumah yang rusak dibagi menjadi 3 tahapan, mulai dari
proses pendataan awal, verifikasi data awal, dan proses yang terakhir ada uji publik.
“Setelah ketiga tahapan dilaksanakan maka akan terbit daftar rumah dengan tingkat kerusakan dan kerugiannya,” katanya.