SILAT JABAR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi menyatakan dukungan penuh terhadap perubahan status Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana di bawah Kabinet Merah Putih. Langkah ini dinilai sebagai strategi penting dalam mewujudkan visi besar Indonesia Emas 2045.
“Dengan peningkatan status menjadi kementerian, pengelolaan program keluarga berencana akan lebih terarah dan terintegrasi, khususnya di Kabupaten Sukabumi,” ujar Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, Rabu lalu (8/1/2025).
Sinergi Program Lokal dan Nasional
Uus menjelaskan bahwa DPPKB Kabupaten Sukabumi menunggu Keputusan Menteri sebagai pedoman pelaksanaan di tingkat daerah. Selain itu, arahan lebih rinci diharapkan dapat diperoleh dalam pertemuan nasional yang dijadwalkan berlangsung di Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Januari 2025.
Salah satu program unggulan yang diajukan untuk diselaraskan dengan kebijakan nasional adalah Dapur Sehat Atasi Stunting (Dahsat), yang berfokus pada penyediaan makanan bergizi gratis bagi masyarakat.
“Program Dahsat ini diharapkan dapat terintegrasi secara efektif untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mencegah stunting,” tambah Uus.
Prioritas Pencegahan Stunting dan Kematian Ibu-Bayi
Lebih lanjut, Uus menyoroti pentingnya penanganan isu strategis seperti pencegahan stunting serta penurunan angka kematian ibu dan bayi. Menurutnya, kedua isu ini merupakan indikator utama keberhasilan menuju Indonesia Emas 2045.
“Kami optimis target zero new stunting bisa dicapai melalui penguatan program dari hulu, yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan,” pungkas Uus.***