Reporter : Liputan khusus.
Kab.Bandung Barat, Silatjabar,com,- Komisi III DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Iwan Ridwan menyikapi soal pencairan dana hibah Rp 10 miliar untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandung Barat.
Iwan mempertanyakan sikap BPKAD yang menjadikan KONI skala prioritas. Sedangkan saat ini yang seharusnya menjadi skala prioritas pemerintah, yakni penanggulangan dampak COVID-19 di wilayah Bandung Barat.
“Ada apa dengan DPKAD KBB menjadikan Koni skala prioritas sementara anggaran untuk JKS penanggulangan dampak Covid’19 berupa bansos belum cair,” ujar Iwan. Selasa (28/04/2020).
Ia mengatakan, seharusnya pemerintah (BPKAD) dapat memilih mana yang harus dikedepankan. Sebab, sebelumnya dalam rapat bersama gugus tugas Pemkab Bandung Barat, semua sepakat bahwa penanganan COVID-19 itu menjadi skala prioritas.
Iwan pun prihatin atas kebijakan yang dilakukan oleh BPKAD ditengah semua leading sektor, baik DPRD maupun pemerintah pusat agar mengoptimalkan pencegahan penyebaran virus COVID-19.
“Seharusnya DPKAD tahu dan bisa memilah skala prioritas. Kita semua sudah sepakat bahwa penanganan C-19 ini menjadi skala prioritas, seluruh pekerjaan infrastruktur dan kegiatan lainnya kita pending dulu,” kata dia.
“Sesuatu hal yang kurang bisa kita pahami. Apa Koni sangat darurat mencairkan anggaran tersebut,” sambungnya.
Lebih lanjut Iwan mengatakan, hal ini akan ditindak lanjuti nanti di dalam rapat Panitia Karja (PANJA) COVID-19 DPRD Bandung Barat.
“Ada apa dengan BPKAD Bandung Barat. bagi saya ini hal yang cukup luar biasa menjadikan KONI skala prioritas. Sementara untuk JKS penanggulangan dampak C’19 berupa bansos belum cair,” tandasnya. (Dilansir. BBPOS).***