Reporter : Gunawan
BOGOR, Silatjabar.Com,- Mewabahnya Virus Corona atau covid-19 memaksa Pemerintah Kabuapaten Bogor untuk memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi. Namun, fakta dilapangan penyaluran bantuan tersebut justru dianggap tidak transparan dan menuai kontroversi.
Fernando Abdillah Putra Pasarean, aktivis Bogor angkat bicara, pihaknya berharap data Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Bogor harus transparan dan informasinya di buka dihadapan publik. Hal itu, guna nenghindari stigma negatif dari masyarakat.
Untuk itu, dia meminta pihak kecamatan atau desa memasang papan Informasi daftar nama yang mendapatkan Banpres, Banprov, Bantuan Bupati, BLT DD, PKH dan BPNT.
“Dibuka saja secara transparan siapa yang dapat, kriterianya apa, jenis bantuannya apa, bagus juga seandainya semua desa memasang data/informasi nama-nama yg mendapat bantuan, jadi masyarakat tahu,” Ujar Fernando.
Baca Juga :
- Pemkab Garut Tetapkan PSBB Di 14 Kecamatan 3 Zone Wilayah
- Kodam III Siliwangi, IPSI Jabar dan PPSI Berbagi Sembako ke Warga
Dalam mendorong terciptanya transparansi data penerima bantuan sosial (Bansos) penanganan Virus Corona atau Covid-19, dia meminta agar seluruh nama-nama penerima bantuan di lampirkan secara terbuka, sehingga menjadi sumber informasi valid data penerima bansos.
“Saya mohon seluruh kantor camat, desa dan kelurahan agar menempelkan pada papan informasi nama penerima bansos. Agar ada tranparansi data terkait daftar penerima bansos masyarakat Kabupaten Bogor khususnya di Kecamatana Pamijahan,” ujar Nando sapaan akrab aktivis Bogor.
Lanjut dia, “Jika perlu dilampirkan data penerima bantuan secara terbuka, tujuannya agar masyarakat menilai secara langsung data yang menerima bantuan. Saya berharap tidak ada nama yang ganda bahkan tidak tepat sasaran.” Tegas Fernando ***