Reporter : Liputan Khusus
BANDUNG, Silatjabar.com,- Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Pemuda Panca Marga PD Jawa Barat ke II Tahun 2020 di ikuti 20 Pengurus Cabang kabupaten / kota se- Jawa Barat. Acara berlangsung di Hotel BTC, Jalan Pasteur, Bandung. Jumat (07/08).
Ketua PD PPM JABAR, Drs .H. Muhamad Yusuf dalam sambutannya mengatakan, pihaknya sangat mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang dilandasi jiwa nasionalisme dan nilai juang 45.
“PPM adalah organisasi pemersatu bangsa. Sehingga mutlak bagi kami, untuk turut serta mensukseskan pembangunan,” tegasnya.
Baca Juga : |
Termasuk di situasi pandemi Covid-19, kata dia. Pemuda Panca Marga harus mampu menjadi garda terdepan dalam penangulangan bersama pemerintah melalui Dinas Sosial.
“Tentunya kita harus sinergi, dan PPM harus menjadi contoh masyarakat. Termasuk dalam penerapan protokol kesehatan,” tuturnya.
Terkait isu nasional, perihal Haluan Ideologi Pancasila (HIP), kata dia. Pihaknya, menyatakan, bahwa NKRI merupakan harga mati.
“Kita solidaritas dan tetap konsisten mengawal keutuhan NKRI. Dan PPM siap berkorban jiwa dan raga,” tandas M. Yusuf yang juga sebagai Wakil Walikota Tasikmalaya pada Silatjabar.com. Jumat (07/08).
Menyikapi persoalan santernya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), Narasumber Kodam III/ SILIWANGI, Letkol Entet Suhara sebagai Pabandya Wanmil memberikan pandangan terkait bahaya laten komunis.
|
Baca Juga : |
Menurutnya, komunis merupakan paham yang sangat berbahaya. Bahkan di era reformasi sudah mulai masuk ke kaum millenial.
“Mereka saat ini mencoba untuk memutar balikkan fakta sejarah. Dan, sekarang sudah mulai masuk ke anak – anak muda,” kata dia.
Untuk itu, pihaknya meminta PPM harus tegas dan mampu menjadi benteng bersama TNI mengawal NKRI serta tetap menolak pencabutan Tap MPRS No.XXV/ MPRS/1966.
“Kita harus peka terhadap situasi, ikut aktif mengawasi pergerakan komunis. Kalau ada laporan ke yang berwajib,” tegasnya.
Pernyataan Sikap PD PPM Jawa Barat
Di ujung acar penutupan Rakerda, DPD PPM Provinsi Jawa Barat menyatakan sikap tegasnya. Mendesak pemerintah melalui presiden Republik Indonesia. Untuk segera melakukan gagasan rekonsiliasi nasional, Untuk mempersatukan kedua kekuatan PPM yang saat ini bersengketa melalui Musyawarah Nasional (MUNAS) sebagaimana diatur konstitusi PPM.
Peserta Rakerda PPM Jawa Barat, dihadiri 20 PC Kabupaten/ Kota Se- Jawa Barat, di Hotel BTC. Jalan Pasteur, Bandung. Jumat (08/07)
Selanjutnya, dihadapan 20 DPC PPM Kabupaten/ Kota, Sekjen DPD PPM Jawa Barat membacakan ikrar dan statemen penolakan. Termasuk, sepakat mendukung penuh Ketua terpilih Drs. H. Muhamad Yusuf hingga akhir masa jabatannya.
Untuk itu, DPD PPM Jawa Barat menyurati Presiden Republik Indonesia. Pihaknya berharap, pemerintah mampu menyelesaikan konflik internal dan PPM dapat kembali bersatu. Sehingga, diharapkan kedepannya dapat kembali berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. ***
Iklan :
