Reporter : Liputan Khusus
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Terkait raperda tentang dana cadangan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat tahun 2024. Harus disesuaikan dengan kondisi keuangan APBD Provinsi Jabar tahun 2022, 2023, 2024.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Almaida Rosa Putra, SE., M.M., mengatakan KPU Jabar terkait anggaran Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Jawa Barat tahun 2024 nanti sebesar Rp 2,4 Triliun. Jumlah pengajuan KPU Jabar terlalu besar dan tidak relevan dengan kondisi perekonomian saat ini.
“Ajuan KPU Jabar untuk penyelenggaraan Pilgub 2024 sangat tidak relevan, berlebihan bahkan tak masuk akal,” ujarnya.
Ia menjelaskan, nilai Rp 2,4 Triliun jauh lebih tinggi dibandingkan provinsi lainnya. Bahkan tiga kali lipat lebih besar dibandingkan Provinsi Jawa Tengah yang hanya Rp 900 miliar.
“Ketika kami studi banding ke Jawa Tengah ternyata Perdanya sudah selesai dengan besaran anggaran hanya Rp 900 miliar, sementara KPU Jabar mengajukan Rp 2,4 Triliun, ini hampir tiga kali lipatnya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, kalau selisih DPT antara Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tentang hanya kurang lebih lima juta orang.
“Hanya selisih lima juta orang, DPT Provinsi Jabar dan Jateng, selisih ini sangat jomplang, tidak relevan,” paparnya.
Almaida membandingkan saat Pilgub sebelumnya, anggaran yang dikeluarkan Pemprov Jabar berbarengan dengan Pilwalkot dan Pilbup di 16 kota/kabupaten hanya Rp 1,1 Triliun itupun hanya terpakai Rp 900 miliar.
Ia meminta kepada KPU Jabar untuk berkoordinasi dengan KPU Kabupaten/kota, untuk menyusun dan menghitung kembali kebutuhan Penyelenggaraan Pemilu 2024 agar nilainya lebih realistis, efektif dan efisien.
“Harusnya koordinasi dulu dengan KPU kabupaten/kota agar tidak terjadi pemborosan anggaran, lebih efektif dan efisien,” pungkasnya.**