Reporter : Liputan Khusus
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Bahas Rancangan Kebijakan Umum (RKU) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2022, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat menyoroti perubahan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan Rafael Situmorang mengatakan seperti yang di sampaikan oleh ketua komisi bahwa dalam tatanan pemerintahan daerah, Komisi I memiliki peranan yang sangat penting sebagai pemangku kebijakan anggaran.
“Oleh karena itu, koreksi anggaran pendapatan harus dipastikan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan efisiensi yang ada lalu dengan pencapaian target indeks kinerja utamanya tetap bisa tercapai dalam kondisi pendapatan seperti sekarang ini,”ujarnya.
Lanjut Almaida menambahkan, seperti halnya disampaikan pengelolaan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) saat ini sedang digunakan sebagai pusat karantina bagi yang terpapar Covid 19 dan jika ditahun 2022 pandemi dinyatakan berakhir, maka perlu persiapan pemulihan fungsi BPSDM seperti semula.
“BPSDM misalnya, perlu normalisasi untuk pengembalian fungsi sebagai pusat diklat (pendidikan dan pelatihan-red) bagi para ASN dilingkungan Pemprov Jabar,” katanya.
Sementara penganggaran Badan Kesatuan Dan Pengembangan Politik (Bakesbangpol) dinilai relatif kecil dibandingkan dengan fungsi dan peranannya, padahal menurutnya Bakesbangpol harus mengutamakan nilai-nilai kebangsaan untuk mengayomi 50 juta penduduk Jawa Barat.
Kendati demikian, kata dia, ada beberapa OPD yang berpotensi atau mengalami peningkatan seperti pengelolaan aset yang saat ini seharusnya pemerintah tidak ragu untuk memanfaat investasi dibidang aset.
“Artinya Pemprov Jabar jangan tanggung dan ragu untuk memanfaatkan aset ini. Penyelesaian sertifikasi, mengapresial potensi bisnisnya baik aset milik pemprov maupun yang sudah disertakan modal,” ucapnya.
Diharapkan pemerintah provinsi Jawa Barat jangan ragu dalam hal anggaran untuk pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
“Bagaimana bisa membina jika memiliki fungsi dan anggaran yang terbatas,” tandasnya.