Reporter : Liputan Khusus
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – BUMDes harus menjadi satu gerakan nasional yang dapat berdiri dan berkembang. Anggota Komisi I DPRD Jabar Almaida Rosa Putra meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Jabar dapat memberikan andil besar dalam mengembangkan potensi-potensi desa.
“Kami berharap komisi bisa menjadi pembina walaupun itu tugas dari DPM Desa, kami akan support dari sisi regulasi,” ujarnya.
Untuk itu kami menjaring aspirasi dan informasi secara langsung, bagaimana rumusan pengembangan BUMDes harus hidup berkembang dan memberikan masukan bagi PADdes
Pihaknya meminta, agar Pemerintah Pusat khususnya bidang perpajakan atau OJK membuat semacam kebijakan khusus atau diskresu untuk BUMDes agar pajaknya tidak disamakan dengan wajib pajak usaha lainnya.
Sebab, menurutnya selain berorientasi pada bisnis, BUMDes juga memiliki orientasi sosial yang dinilai tinggi untuk membantu kesejahteraan masyarakat.
“Artinya bukan untuk orang perorangan melainkan untuk kepentingan masyarakat langsung,” pungkasnya. (Red).**