ADIKARYA PARLEMEN
BOGOR – PT. Jaswita Jabar merupakan salah satu BUMD milik pemerintah provinsi Jabar, yang diberikan kewenangan dalam mengelola asset daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga untuk menambah pendapatan daerah.
DPRD Jabar Ahmad Hidayat mengatakan pihak PT. Jaswita Jabar saat ini mengelola Aset di 49 titik di berbagai wilayah Jabar. Dalam pengelolaan aset ada yang dilakukan sendiri oleh Jaswita Jabar maupun dikerjsamakan dengan mitra Investor dengan beragam skema yang menguntungkan.
Salah satu aset yang yang dikelola oleh PT.Jaswita Jabar terletak di Kota Bogor yaitu Perbengkelan (Mobilcare Cabang Bogor) dan Hotel Salak The Haritage Bogor.
Untuk mengetahui perkembangan aset Pemprov Jabar di Bogor yang dikelola oleh PT.Jaswita Jabar, beberapa waktu lalu Pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja perbengkelan (Mobilcare Cabang Bogor) dan Hotel Salak The Haritage Bogor.
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Jabar ke aset PT.Jaswita Jabar di Bogor dalam rangka evaluasi kinerja mitra kerja Komisi Tahun 2021 dan rencana kerja Tahun 2022.
Dalam pertemuan dan peninjauan ke Bengkel tersebut, Komisi III DPRD Jabar didampingi Direktur Keuangan & SDM Jaswita Rien Hamid serta Divisi Properti & Jasa Usaha dan Divisi Pengembangan Usaha & Manajemen Resiko PT. Jaswita Jabar.
Komisi III minta pihak Manajemen PT. Jaswita Jabar termasuk juga pengelola aset (Bengkel dan Hotel Salak), untuk dapat memaksimalkan aset yang potensial guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Potensi tersebut harus dimaksimalkan.
“Kita di Komisi III memaklumi dan memahami , bahwa memang tidak mudah bagi BUMD untuk dapat meningkatkan PAD, selama pendemi covid-19. Namun, kita minta agar terus berinovasi dan berkolaborasi serta bersinergi dengan berbagai pihak”, ujar politisi Golkar ini.
Dengan inovasi dan kolaborasi, BUMD dapat mendorong pemulihan ekonomi.Gubernur meminta BUMD Provinsi Jabar untuk memperkuat kolaborasi dan memaksimalkan potensi ekonomi Jabar pascapandemi COVID-19.
Adapun terkait pengelolaan aset, Komisi III DPRD Jabar akan terus melakukan pengawasan. Khususnya terhadap aset-aset yang di kerjasamakan dengan pihak ketiga, agar saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Terutama bagi Pemprov, selaku pemilik BUMD yang mengelola aset-aset. (Red).*