SILATJABAR.COM, Polemik dan carut marutnya kepengurusan IPSI Kabupaten Sukabumi hingga saat ini, tidak terlepas dari proses dalam pelaksanaan musyawarah kabupaten (Muskab) yang dinilai melanggar aturan AD/ART PB.IPSI Hasil Munas 2021.
Seperti diketahui, prosesi pelaksaanaan Musyawarah kabupaten (MUSKAB) IPSI VI Kabupaten Sukabumi, Sabtu (04/06/2022) lalu, pasca berakhirnya kepengurusan periode 2018-2022, tidak dihadiri oleh utusan pengurus satu tingkat diatasnya yakni Pemgurus Provinsi Jawa Barat.
Dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) PB IPSI, Hasil Munas 2021, Bab VII Tentang Peserta dan Tata Laksana Musyawarah IPSI, Pasal 24 ayat 4, poin C, dijelaskan bahwa musyawarah kabupaten/kota harus dihadiri utusan pengurus provinsi IPSI sebagai narasumber dan dapat menjadi peserta serta mempunyai hak suara apabila musyawarah mengalami deadlock, khususnya dalam hal terjadi suara sama dalam pemilihan ketua umum.
Hal tersebut dipaparkan, AKBP (Purn), Drs.H. Suminta, MH, Ketua Komisi Disiplin Pengprov IPSI Jawa Barat, untuk itu pihaknya mendorong agar segera dibentuk charetaker atau pelaksana tugas IPSI Kabupaten Sukabumi.
“Sementara ini kita ambil alih dulu oleh pengprov IPSI Jawa Barat, jangan sampai pembinaan atlet terhambat oleh persoalan organisasi yang tidak kunjung selesai. Makanya sampai hari ini SK IPSI Kabupaten Sukabumi tidak keluar,” tegas dia.
Sebenarnya pengprov IPSI Jawa Barat itu bijak, pasalnya beberapa kali pihaknya menyampaikan agar dilakukan muskab IPSI ulang meski hanya terbatas dan dihadiri oleh utusan satu tingkat diatasnya serta KONI Kabupaten Sukabumi, imbuhnya.
“Tapi sampai hari ini juga diabaikan, jadi semua aktifitas IPSI kabupaten Sukabumi mati suri. Kasihan yang jadi korban atlet dan pelatih tentunya,” kata Suminta.
Ia pun meminta agar IPSI jangan dijadikan sebagai ajang politik karena IPSI adalah wadah budaya pencaksilat yang netral sebagai warisan leluhur bangsa Indonesia.
“Kami mohon semua bisa menahan diri, penuhi semua aturan demi prestasi pencak silat kabupaten Sukabumi” tandas Komisi Disiplin IPSI Jawa Barat.(Red).*