Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan saat menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).
SILAT JABAR – DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung, upaya-upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik pertanahan yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khususnya di Jawa Barat.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi III DPRD Hasim Adnan usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Desk 2 Mekanisme Penyelesaian Konflik Pertanahan di Provinsi Jawa Barat, di Ruang Rapat Papandayan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (12/4/2023).
Menurut Hasim, melalui FGD ini diharapkan dapat melahirkan solusi-solusi untuk menuntaskan permasalahan atau pun konflik pertanahan di Jawa Barat.
“Forum FGD yang barusan itu sesuatu yang luar biasa, karena menyangkut banyak persoalan yang bisa difasilitasi untuk dicarikan solusinya, terutama konflik-konflik pertanahan baik yang dimiliki oleh BUMN maupun BUMD yang berkonflik dengan masyarakat atau warga sekitar dimana tanah itu berada” ujar hasim.
Pihaknya mendukung penuh, dilakukannya FGD seperti dan diharapkan kedepan melalui forum ini dapat mempertemukan pihak-pihak yang selama ini mengalami permasalahan soal pertanahan.
“Saya juga sangat mendukung forum-forum FGD seperti ini yang bisa kedepannya mempertemukan juga diantara para pihak, terutama dengan warga atau masyarakat yang selama ini juga sering laporan ke saya atau menyampaikan aspirasi terkait dengan konflik yang dihadapi oleh masyarakat dengan para pihak terutama di lahan-lahan yang dikelola oleh temen-temen BUMN maupun BUMD” kata Hasim.
BACA JUGA : Ada Indikasi Mafia Tanah di desa Tanjungsari, Hasim Adnan minta Kementerian ATR BPN turun tangan
Selain itu Hasim pun berharap, melalui FGD yang telah digelar ini semua permasalahan pertanahan khususnya di Jawa Barat dapat dengan cepat diselesaikan.
“Saya berharap pasca forum ini ada progress atau Langkah-langkah yang bisa mempercepat proses penyelesaian konflik pertanahan” pungkas Hasim. (Red).*