Reporter : Liputan Khusus
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG– Seperti diketahui Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapeperda) DPRD Provinsi Jawa Barat telah meakukan Rapat Kerja Dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan Pembahasan 5 Raperda yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Semester Pertama.
DPRD Prrovinsi Jawa Barat Ahmad Hidayat memaparkan sebagaimana disampaikan dalam rapat Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Jawa Barat, menyebutkan rapat kerja dengan biro hukum pemerintah Provinsi Jawa Barat ini untuk membahas program pembentukan peraturan daerah tahun 2022, dari 13 usulan ranperda dan setelah diseleksi hanya 9 ranperda yang memenuhi semua persyaratannya yang akan digodok pada tahun ini.
Ahmad mengungkapkan, untuk semester pertama ini, ada 6 ranperda yang seharusnya di bahas, namun 1 ranperda yang belum siap, yaitu ranperda upaya kesehatan dan dinas kesehatan, maka total ada 5 ranperda yang sudah pasti masuk dalam propemperda semester pertama tahun 2022.
Dari hasil rapat Bapeperda baru mendapatkan kepastian, bahwa ranperda upaya kesehatan dari dinas kesehatan ini belum siap untuk dibahas, maka kita akhirnya memutuskan bahwa hanya 5 ranperda yang sudah pasti akan dibahas dalam propemperda semester pertama tahun 2022.
“5 Ranperda Yang Rencananya Akan Menjadi Prioritas Diantaranya Ranperda Perlindungan Perempuan, Ranperda Tenaga Kesehatan, Ranperda Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah Provinsi Jawa Barat, Ranperda Sistem Kesejahteraan Lanjut Usia dan Ranperda Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,”pungkasnya. (Red).*