Reporter: Liputan Khusus
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Jelang akhir tahun 2021, akan menjadi momentum evaluasi awal Komisi III DPRD Jawa Barat dalam upaya mendorong BUMD-BUMD milik Pemprov Jawa Barat, tunjukkan eksistensinya.
“Terkait BUMD-BUMD milik Pemprov Jabar menggambarkan bahwa pemprov Jabar perlu mengambil kebijakan yang visioner dan berani”, ujar Sekretaris Komisi III DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Hasim Adnan.
Hasim menjelaskan bahwa Komisi III memandang jika pola kebijakan yang diambil Pemprov Jabar masih belum maksimal. Hal tersebut terlihat dari masih minimnya deviden yang disetor untuk PAD Jawa Barat.
“Dari sekian banyak BUMD baik yang bergerak di bidang keuangan maupun non keuangan milik Pemprov Jabar, hanya 3 BUMD yang baru bisa memberikan deviden, dengan porsi paling besar dari Bank Bjb, disusul PT. MUJ dan Jamkrida”, beber Hasim.
Sementara BUMD yang lainnya, masih harus berjuang keras agar tahun-tahun ke depan bisa memberikan deviden. Meski kondisi 2 tahun terakhir, hampir semua sektor terdampak pandemi covid.
“Harus diakui, bahwa pandemik covid 19 telah memberi dampak serius pada laju perekonomian kita, tapi mulai tahun depan (2022) bisa dijadikan momentum bangkitnya perekonomian Jawa Barat melalui peran BUMD-BUMD yang ada”, demikian harapan Hasim.
Sebagai salah satu ikhtiar untuk mewujudkan momentum bangkitnya BUMD-BUMD milik Pemprov Jabar, maka Komisi III DPRD Jabar, sudah mencanangkan agenda Pansus BUMD pada awal tahun 2022 dengan menggandeng tim ahli yang akan ikut mandampingi.
“Insya Allah, kami di Komisi III pada awal tahun 2022 akan segera mengambil langkah-langkah strategis dengan membentuk pansus BUMD berbasis komisional,” pungkas Hasim. **