Sekretaris Komisi III DPRD Jabar, Hasim Adnan (kiri) bersama Ketua Komisi III DPRD Jabar, Phinera Wijaya, saat rapat komisi. Senin (22/11/2021).*
Reporter: Liputan Khusus
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Dalam menopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memberikan konsekuensi yang cukup besar bagi Otonomi daerah
“Sudah seharusnya keberadan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD),”ungkap anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasim Adnan, beberapa waktu lalu.
Hasim berharap BUMD bisa memberikan deviden yang besar untuk Jawa Barat dan membantu pertumbuhan pembangunan Jawa Barat.
”Langkahnya memaksimalkan potensi yang ada, dan memaksimalkan pengelolaannya,”ujar Politikus PKB ini.
Lanjut Hasim mengatakan, sesuai yang dikatakan ketua komisi usulan penyertaan modal untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pasti dewan akan dorong program tersebut.
Akan tetapi, pada kondisi seperti saat ini, kebijakan pemerintah adalah fokus terhadap pemulihan akibat Pandemi Covid-19 terlebih dahulu.
Badan Usaha Milik Daerah, mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
“Oleh karena itu BUMD perlu dikelola dengan baik dan dioptimalkan pengelolaannya agar benar-benar menjadi suatu kekuatan ekonomi yang handal,”pungkasnya. (Red).**