Reporter : liputan khusus
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG – Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat menilai masih ada pemanfaatan aset Pengelolaan Pendapatan Daerah (P3D) yang kurang maksimal, hal itu terlihat dari banyaknya kantor P3D yang kurang dalam memberikan Pendapatan Asli Daerah (P3D).
Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasim Adnan, S.Ag dari Fraksi PKB mengatakan sesuai yang di sampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, tercatat ada 34 kantor P3D yang luas dan strategis dan dapat dimaksimalkan dalam pemanfaatan aset untuk mendongkrak PAD agar lebih baik.
“Pemanfaatan aset yang ada di P3D kurang maksimal karena banyak kantor P3D yang luas dan strategis namun kurang diolah dengan baik,” ucap Politisi PKB ini.
Katanya, lanjut Hasim Adnan memaparkan kantor P3D rata-rata mengalami kendala dalam menertibkan Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), yang harus dicari solusinya agar masyarakat dapat membayar pajak tepat waktu dan sesuai.
Menurutnya, program digitalisasi dalam hal pembayaran pajak menjadi hal yang tepat untuk dikembangkan, karena dengan adanya digitalisasi tersebut, itu membuat masyarakat mudah untuk membayar pajak.
“Program digitalisasi dalam pengelolaan hal pajak kendaraan bermotor perlu diperhatikan dan dikembangkan karena digitalisasi akan membuat program pembayaran pajak menjadi lebih gampang,” lanjutnya.
Hasim Adnan meminta Kantor P3D di Jawa Barat dapat mengoptimalkan program digitalisasi terutama dalam hal pembayaran pajak, dengan begitu sedikit demi sedikit permasalahan yang ada dapat terselesaikan dan juga PAD Jawa Barat dapat meningkat.
“Diharapkan, kantor P3D bisa membuat program digitalisasi yang maksimal sehingga permasalahan di kantor P3D bisa terselesaikan, dan pendapatan bisa menjadi lebih baik sehingga PAD jawa Barat bisa meningkat,” pungkasnya. (Red).**