SILAT JABAR – Ribuan tenaga honorer yang tergabung dalam Forum Guru & Tenaga Kependidikan Honorer Bersatu menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Kabupaten Sukabumi.
Mereka, pada aksi yang di gelar pada Kamis (30/1/2025) itu menuntut perubahan status kerja dari paruh waktu menjadi penuh waktu.
Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi menyambut baik aksi tersebut dan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi para tenaga honorer.
Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sebagai langkah konkret, DPRD berencana menyampaikan tuntutan ini dalam forum-forum resmi serta mendorong kepastian hukum bagi tenaga honorer.
Selain itu, pemerintah daerah berkomitmen untuk mengajukan formasi yang lebih luas, termasuk untuk guru, tenaga kesehatan, dan profesi lainnya, dengan tetap memperhatikan kemampuan anggaran.
Terkait rekrutmen tenaga honorer R3 ke depan, DPRD menyampaikan bahwa mereka tidak perlu mengikuti tes karena telah terdaftar di Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Namun, sistem penggajian tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, yang saat ini masih bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
DPRD Kabupaten Sukabumi menegaskan kesiapannya untuk terus memperjuangkan formasi yang lebih baik serta pengakuan yang layak bagi tenaga honorer demi kesejahteraan mereka di masa depan.***