DPRD  

Komisi V Soroti Penurunan BOPD Hingga Program Sekolah Gratis, Minta Pemprov Jabar lebih Komparatif

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX dalam rangka evaluasi anggaran triwulan I Tahun 2023. Selasa, (2/5/23).

SILAT JABAR – Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Majalengka bersama Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah IX dalam rangka evaluasi anggaran triwulan I Tahun 2023. Selasa, (2/5/23).

Baca Juga :  Raperda Tentang LP2B Telah Disetujui Jadi Perda Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukabumi

Dalam kesempatan evaluasi anggaran tersebut, Komisi V menggali secara langsung apa yang menjadi kendala dalam menjaga stabilitas perkembangan pendidikan di SMKN 1 Majalengka.

Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat
Hj. Sari Sundari, S.Sos. MM mengatakan, pihaknya soroti terkait Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang menurun.

Hal tersebut menjadi kendala besar bagi keberlangsungan kegiatan siswa di salah satu sekolah favorit di Majalengka itu.

Baca Juga :  Perda P2APBD Jabar TA 2023 Disetujui Bersama DPRD Jawa Barat dan Pemdaprov Jabar

“Pada Evaluasi anggaran triwulan 1 ini, ada beberapa kegiatan yang di pangkas karena terjadi penurunan BOPD,” kata Sari.

Harapan besar terlontar dari Sari Sundari agar kegiatan untuk mendukung perkembangan siswa bisa berjalan dengan baik.

“Kita berharap Pemprov memperhatikan kebutuhan sekolah terkait dengan kualitas pendidikan bagi siswa, dengan penurunan BOPD ini tentu tidak semua kegiatan bisa di cover,” harap Sari.

Baca Juga :  Terima Audiensi Panitia Perintis SMA Negeri Ciater, Unit Sekolah Baru Jadi Perhatian Komisi V DPRD Jabar

Selanjutnya, Sari pun menanggapi perihal dampak dari program Sekolah Gratis dari Pemprov Jawa Barat.

error: Content is protected !!