Sukabumi, silatjabar.com – Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi menyoroti lambatnya serapan anggaran di salah satu dinas di Kabupaten Sukabumi.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Sukabumi, Hamzah Gurnita dari Fraksi PKB, mengungkapkan kekhawatirannya terkait hal ini dalam rapat kerja dengan mitra kerja di aula Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Jumat (4/10/2024).
Hamzah mengungkapkan kegeramannya, mengingat serapan anggaran dinas tersebut baru mencapai 29% meskipun saat ini sudah memasuki kuartal ketiga tahun 2024. Ia mempertanyakan kendala yang menghambat eksekusi anggaran tersebut.
“Ini sangat aneh, apa sebenarnya masalahnya? Uang sudah tersedia, tinggal mengeksekusi saja asalkan sesuai aturan,” tegas Hamzah.
Ia juga menyoroti keterbatasan waktu yang tersisa hingga akhir tahun, menyebutkan bahwa dua bulan yang tersisa tidak cukup untuk mengejar perubahan anggaran.
“Jangankan bicara serapan anggaran murni, yang perubahan saja belum terserap,” lanjutnya.
Hamzah memperkirakan serapan anggaran dinas tersebut hingga akhir tahun hanya akan mencapai 50%. Menurutnya, capaian tersebut sudah cukup baik jika mengingat lambatnya progres saat ini.
“Dengan kondisi sekarang, kalau serapan sampai 50% saja di akhir tahun, saya rasa itu sudah bagus,” ujarnya.
Selain itu, Hamzah menyoroti dampak lambatnya penyerapan anggaran terhadap masyarakat, terutama dalam hal infrastruktur. Ia menyatakan keprihatinannya atas keterlambatan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
“Contohnya infrastruktur, anggarannya besar, tapi tidak terserap. Dampaknya lama dirasakan oleh masyarakat. Apa yang jadi masalah?” tanya Hamzah.
Menurutnya, penyerapan anggaran seharusnya optimal. Dengan capaian baru 29% pada bulan ini, ia pesimis anggaran bisa terserap hingga 70%. Bahkan mencapai 40% hingga 50% pun dianggapnya sudah cukup baik.
“Kita siap menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran. Jika dinas ini mengajukan anggaran tahun depan, kami akan benar-benar selektif,” tegasnya.
Sorotan dari Komisi II DPRD ini menjadi pengingat akan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran, serta perlunya evaluasi dan pengawasan ketat agar masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung. (ADV)