DPRD  

Penguatan Sistem Ketahanan Pangan, Almaida Rosa Minta Kendalikan Alih Fungsi Lahan

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Jabar, H. Almaida Rosa mengungkapkan jika proses pemulihan ekonomi daerah terdiri dari proses penyelamatan, pemulihan, dan penormalan, salah satunya adalah melalui penguatan ketahanan pangan.

Oleh karenanya, Anggota Komisi I DPRD Jabar dari Fraksi Golkasr ini menegaskan, sudah saatnya dalam pembahasan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) TA 2023 untuk fokus pada pengentasan kemiskinan salah satunya melalui penguatan sistem ketahanan pangan.

“Bicara penguatan sistem ketahanan pangan hal yang paling mendasar adalah bagaimana pemerintah mampu mengendalikan perubahan terhadap alih fungsi lahan. Maka perubahan RTRW Provinsi Jawa Barat jangan mengorbankan wilayah pertanian, regulasi perlindungan pertanian sebagai dasar yang penting diselaraskan dan diimplementasikan dalam RKPD,” tegas Almaida, saat dikonfirmasi, Selasa 18 Januari 2022.

Disinggung stabilisasi pasokan pangan, Ia mendukung pemerintah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam hal penguatan ketahanan pangan dalam hal penguatan stabilitas pasokan pangan, kemudian akses masyarakat terhadap pangan, serta upaya-upaya pemanfaatan pangan.

“Prinsipnya, peningkatan kemandirian daerah terhadap dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan, perlu mendapat dukungan hingga ke pemerintah pusat,” ujar Alamaida.

Ia menambahkan, secara teknis, Infrastruktur dasar di bidang pertanian dan peternakan juga menjadi faktor mendasar yang perlu ditingkatkan untuk menunjang kemandirian daerah.

Terlebih, adanya fasilitas pengairan bagi petani seperti irigasi dan bendungan yang menjadi kebutuhan penting bagi kegiatan pertanian.

Ia pun mendorong kegiatan perbaikan bagi fasilitas pengairan yang rusak, ataupun melakukan pembangunan di sejumlah titik yang memang membutuhkan.

“Akan lebih baik jika dilakukan perbaikan fasilitas pengairan yang rusak. Selain itu di beberapa titik juga perlu adanya penambahan,” ujar Almaida.

Dengan adanya peningkatan secara pemerataan pada infrastruktur bagi masyarakat tani, tentu kemampuan daerah dalam penyediaan bahan pangan secara mandiri bisa lekas terwujud. (Red).*

Baca Juga :  Bahas LKPJ Gubernur, Komisi III DPRD Jabar Harap Sektor Pendapatan Menjadi Perhatian