Reporter : Irfan Muhtadin
TASIKMALAYA, Silatjabar.com,- Di Desa Tanjungkarang Kecamatan Cigalontang Kabupatén Tasikmalaya, yang terdiri dari 4 dusun diantaranya dusun Pagerhurip, Cipalangka, Kurjati dan dusun pasirpeuteuy ada beberapa Rukun Tetangga (RT) yang mengeluhkan terkait Bantuan dari Provinsi (Banprov) Jabar.
Menurutnya, Banprov tersebut tidak sesuai kenyataan di lapangan dengan apa yang telah dibahas Gubernur Jawa Barat, M. Ridwan Kamil. Di media sosial, kabar berita seperti stasiun Televisi, media Online dan Cetak.
Seperti halnya, Ketua RT 01 RW 02, Kp kurjati, Ana Karyana mengeluhkan, adanya bantuan dari Provinsi tersebut, karena tidak meratanya masyarakat yang mendapatkan bantuan.
Baca Juga : |
Hal ini, tentu bisa menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat karena hanya ada 89 Kepala Keluarga (KK) bantuan dari Banprov per Desa dan hanya ada jatah 3 KK per RT yang mendapatkan bantuan tersebut.
“Sebenarnya Per RT ada sekitar 467 KK yang harus dibantu dan ada 10 KK yang sangat membutuhkan bantuan,” kata Ana mewakili beberapa RT dan Kepala Dusun mengungkapkan pada Silatjabar.com
Dia mengeluh, pihaknya sudah terlanjur meminta persyaratan seperti Kartu Keluarga dan KTP untuk memenuhi persyaratan dari banprov tersebut. “Kita jadi punya beban moral terhadap warga, mungkin jauh lebih berat dari pada beban kades, karena kita langsung berhadapan dengan masyarakat,” ungkapnya.
Baca Juga :
Justru disinillah kurang akuratnya data dari pemerintah, kata dia. Menurutnya, data kurang tepat sasaran, karena yang mendapatkan bantuan sudah mendapatkan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kesannya itu lagi, itu lagi yang dapat bantuan. Itu kan bisa jadi kecemburuan sosial, lebih baik yang survei langsung kelapangan dari Pusat dan di dampingi langsung oleh ketua RT sama Kadus atau Kades, jadi jelas,” keluhnya. ***