PJ Walikota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan. (foto.dok.istimewa).*
SILAT JABAR – Pejabat (PJ) Walikota Cimahi, Dikdik Suratno Nugrahawan menegaskan, Pemerintah Daerah Kota Cimahi siap berkolaborasi dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM ) Bandung untuk melaksanakan Program Advokasi Prioritas Nasional Keamanan Pangan dalam rangka mengantisipasi stunting (Gizi Buruk).
Menurutnya kegiatan advokasi ini menjadi salah satu katalisator penanggulangan stunting di Kota Cimahi.
“Ketika membicarakan soal keamanan pangan tentu ini akan memiliki irisan dengan program yang lain, yakni dengan penanganan stunting, saya harap kegiatan advokasi ini menjadi salah satu katalisator penanggulangannya,” ucap Dikdik.
Bahkan, ia telah memimpikan, demi mengantisipasi stunting, setelah advokasi ini, ada langkah yang dilakukan untuk memastikan gizi bagi kelompok masyarakat pada 1.000 hari kehidupan pertamanya dapat terjaga.
“Ini menjadi hal yang harus kita pastikan dalam upaya kita menanggulangi stunting ini seperti Program pemerintah untuk menurunkan angka stunting di Jawa Barat,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Dikdik mengatakan bahwa keamanan pangan menjadi hal yang bersifat sangat mendasar, karena menurutnya makanan adalah sumber utama juga bagaimana masyarakat terbentuk.
“Karenanya penting untuk kita diskusikan bagaimana meyakinkan masyarakat Cimahi untuk mengkonsumsi makanan yang berkualitas dalam arti berkaitan dengan kandungan kimiawinya yakni bebas dari cemaran yang bersifat merugikan kesehatan masyarakat kita,” ucapnya.
Karenanya dia meminta pejabat Pemkot Cimahi yang hadir dalam giat advokasi dengan BBPOM Bandung ini, bisa menyebarkan apa yang didapat kepada rekan-rekan kerjanya, dan umumnya pada masyarakat seluas-luasnya.
erutama, lanjut dia, yang berkaitan dengan program nasional BBPOM Bandung yang pertama berkaitan dengan menciptakan keamanan pangan desa, yang kedua keamanan Pangan Jajan Anak Sekolah (PJAS aman), dan yang ketiga pangan aman berbasis komunitas.
“Jadi saya minta masing-masing memahami apa yang dibahas sehingga dapat mengaplikasikan ketiga program nasional itu,” tutup dia. (Red).*