Reporter : Liputan Khusus
JAKARTA, Silatjabar.com,- Perwakilan Persatuan Mahasiswa Pergerakan Sumatera Selatan (PMPSS) di dampingi oleh Kasubag Aspirasi , Staf Protokol, Staf Tata Usaha DPRD Provinsi Sumsel datangi Kantor DPR – RI, di Jakarta.
Rombongan diterima, Wahyu Sanjaya Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Demokrat. Jumat (04/09).
Pertemuan tersebut, menindaklanjuti tuntutan Persatuan Mahasiswa Pergerakan Sumatera Selatan (PMPSS). Terkait audensi bersama Ketua DPRD Provinsi Sumsel, RA. Anita Noeringhati, Selasa (25/8/2020) lalu.
Ketua Umum PMPSS, Andi Leo (U.PGRI Palembang) didampingi Bendum, Reza Fajri (Bina Sriwijaya) dan Kabid Kajian Hukum strategis aksi, Cakra buana (U Muhamadiyah Palembang) menyampaikan, lima belas point tuntutan.
Menurut dia, salah satu tuntutan diantaranya adalah penolakan keras terhadap omnibuslaw RUU Omnibus Law cipta kerja.
“Alhamdulillah, kami ucapkan terimakasih, suara telah tersampaikan melalui DPRD provinsi Sumatera Selatan,” ujarnya pada Silatjabar.com, Jumat (04/09)
Disini kami menyampaikan secara langsung poin-poin tuntutan, kata dia. Bahkan disambut baik oleh perwakilan Anggota Komisi II DPR RI Faksi Demokrat.
Dikatakan Andi, pihaknya sudah menjelaskan secara rinci. Bahkan, menurutnya perwakilan Anggota Komisi II DPR-RI tersebut, berjanji akan mengakomodir untuk disampaikan dalam pembahasan RUU.
“Apa yang disampaikan PMPSS, dalam hal ini tidak mengambang. Mudah-mudahan nanti bisa diakomodir dalam pembentukan undang-undang omnibuslaw,” ujarnya.
Dia menambahkan, pihaknya segera akan menyampaikan ke fraksi. untuk selanjutnya akan disampaikan ke badan legislasi.
“Saya berharap untuk mahasiswa khususnya PMPSS agar tetap berjuang jangan sampai kendor,” katanya.
Dia juga berpesan, pergerakan mahasiswa di Sumsel. Untuk tetap menjaga, solid dalam pergerakannya.
“Jangan sampai lengah, karena kita harus jadi garis terdepan untuk kontrol sosial di Negara Republik Indonesia ini. Selama kita menjadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang berguna, untuk nusa dan bangsa,” pesan Andi.***