“Untuk kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat yang berasal dari Penerima Bantuan Iuran melalui pendanaan APBD/Jamkesda (PBI APBD) jumlahnya sebanyak 89.702 orang, lain-lainnya berasal dari; PBI APBN, PPU, PBPU dan iuran BP atau bukan pekerja. Hingga diperoleh total kepesertaan sebanyak 980.645 orang atau 97,28 persen dari jumlah penduduk,” kata Ambu Anne.
Kedepan, lanjut Bupati Anne, Pemkab Purwakarta menargetkan seluruh penduduk Purwakarta dapat memiliki jaminan kesehatan. “Kami juga terus memperluas cakupan masyarakat yang agar bisa tercaver program tercover jaminan kesehatan. Khusus warga kurang mampu pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran agar bisa tercover jaminan kesehatan,” ujarnya.
Baca Juga:Meminimalisir Laka Laut, Kasatpol Airud Tandai Lokasi Blackspot Di Pantai Palabuhanratu
Untuk mematangkan langkah tersebut, Pemkab Purwakarta bersama pihak BPJS Kesehatan telah melakukan MoU rencana kerja penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang didaftarkan oleh Pemkab Purwakarta dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC).
“Kesepakatan tersebut sebagai salah satu wujud nyata sinergitas BPJS Kesehatan dengan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional,” kata Ambu Anne.
Ia juga mengajak seluruh jajaran pemerintahan dan seluruh elemen lapisan masyarakat untuk bersama-sama memberikan sosialisasi, edukasi, informasi dan advokasi kepada peserta JKN-KIS sehingga mereka mendapatkan manfaat dari program ini dengan optimal. “Tentu saja, hal ini nantinya dapat memudahkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,” ujar Ambu Anne.
Anne juga menegaskan, Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 01 tahun 2022 perihal optimalisasi pelaksanaan program JKN mengisyaratkan bahwa bupati atay walikota diharapkan membantu menyukseskan keberlangsungan program tersebut.
“Pasalnya, program ini merupakan program strategis nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi peserta jaminan kesehatan nasional untuk memastikan seluruh penduduk Indonesia terdaftar dalam program JKN,” ujarnya.
Sebelumnya, berbagai penghargaan telah banyak diraih oleh Pemkab Purwakarta. Untuk awal tahun 2023 saja, tercatat empat penghargaan bergengsi telah dirah Kabupaten penghasil Manggis tersebut, yakni, penghargaan bidang pendidikan dari Kemendikbudristek pada 16 Februari 2023.
Penghargaan yang melalui Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI itu diberikan karena Pemkab Purwakarta dinilai sebagai kabupaten yang memiliki kontribusi tinggi pada pendidikan tinggi.
Sementara penghargaan lainnya adalah dari Gubernur Jawa Barat sebagai daerah yang Mendukung Program KB Pria Metode Opratif Pria (MOP) tahun 2023, pada Selasa 14 Februari 2023 lalu.
Kemudian, penghargaan dari Gubernur Jawa Barat untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Purwakarta dinilai sebagai Instansi dengan pencapaian standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran tahun 2022 Kategori Tuntas Paripurna 100 persen. Penghargaan diberikan, belum lama ini.
Penghargaan lainnya adalah penghargaan dari Gubernur Jawa Barat untuk Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah (Disipusda) sebagai Penggerak Program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) tingkat Provinsi Jawa Barat, 1 Maret 2023 lalu.(Dwi)