SILAT JABAR – Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Sukabumi memastikan kebijakan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 tidak akan menghambat program prioritas, terutama dalam pelayanan keluarga berencana (KB) dan edukasi kependudukan.
Kepala DPPKB Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus, menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran, namun tetap menjaga kelangsungan program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami akan menyesuaikan anggaran dengan fokus pada efisiensi, tetapi pelayanan KB dan edukasi kependudukan tetap menjadi prioritas utama,” ujar Uus, (13/3/2025).
Menurutnya, DPPKB akan mengurangi belanja yang tidak berkontribusi langsung pada peningkatan pelayanan publik, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan pengeluaran non-esensial lainnya. Namun, program penyuluhan KB, pelayanan kontrasepsi gratis, serta pembinaan keluarga tetap akan berjalan optimal.
“Kami pastikan masyarakat tetap mendapatkan akses layanan KB yang berkualitas, termasuk program kesehatan reproduksi dan peningkatan kesejahteraan keluarga,” tambahnya.
Selain itu, DPPKB akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan komunitas, guna mendukung program-program strategis yang tetap harus berjalan meskipun dengan anggaran yang lebih efisien.
“Kami akan terus berinovasi dalam menyelenggarakan program dengan pendekatan berbasis komunitas agar tetap efektif meski dalam keterbatasan anggaran,” pungkas Uus.
Dengan langkah ini, DPPKB Kabupaten Sukabumi optimis bahwa efisiensi anggaran tidak akan menghambat target pembangunan keluarga sejahtera di daerah.***