Reporter : Liputan Khusus
BANDUNG, SILATJABAR,COM,- Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr.Bucky Wibawa, M.Si, mendorong budaya pencaksilat agar segera masuk kurikulum mulok Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat.
Terlebih pasca ditetapkannya Pencaksilat oleh UNESCO, menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) milik bangsa Indonesia.
Penetapan pun dilakukan melalui sidang ke-14 “Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage,” yang berlangsung di Bogota, Kolombia, pada tanggal 9-14 Desember 2019 lalu.
Hal tersebut dikemukakan, Dr. Bucky Wibawa,M.Si, pada SILATJABAR.COM, Selasa, (19/01/2021) di Kantor Kosgoro 57 Provinsi Jawa Barat, Jl. Rebana,02. Bandung.
INFO TERKINI :
Bucky Wibawa mengaku optimis mulok pencaksilat bakal terwujud. Pasalnya, 12 Desember sudah ditetapkan gubernur sebagai Hari Pencaksilat Jawa Barat.
“Peringatan setahun sarasehan kemarin, jelas Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menginstruksikan pencaksilat wajib menjadi mulok Disdik Jabar. Untuk sekolah tingkat SD, SMP, SMA/SMK,” ujar Politikus Gerindra.
Kendati demikian, Bucky berharap mulok pencaksilat lebih berorientasi pada usia dini atau pemula. Pasalnya, anak lebih jernih intelektualitasnya (original) dan mempunyai kelebihan berkhayal (fresh imagination) yang bagus.
“Anak kecil itu tabula rasa, ibarat kertas masih putih. Jadi lebih peka, mengisi atau membentuk mainsite pola pikirnya dengan budaya. Disitulah pencaksilat, masuk mengisi karakter anak,” katanya.
BACA JUGA : |
Lebih lanjut, Bucky sebagai Ketua Gugus Kekayaan Intelektual Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Provinsi Jawa Barat, menegaskan pentingnya pewarisan budaya pencaksilat.
Pihaknya berharap dukungan Komisi IV DPRD Jawa Barat dapat dijadikan satu momentum dalam penganggaran mulok Disdik Jabar.
“Pasti, persoalannya bagaimana kemampuan anggaran. Hal inilah yang nantinya bakal jadi skala prioritas pokok bahasan dewan,” tegas Bucky Wibawa.
Yang jadi persoalan, kata dia. Adalah sejauhmana efektivitas kesiapan IPSI maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
“Sudah ada atau tidak sertifikasi pelatih untuk mulok, baik guru dan pelatihnya. Jadi performa mulok lebih terakreditasi kedepan,” jelasnya.
Pihaknya pun akan tetap mengawasi, anggaran ataupun pelaksanaanya. Meski harus step by step untuk mewujudkan mulok pencaksilat.
“Harus, ini sudah jadi kewajiban DPRD Jabar. Kita sambut instruksi, kita gali formasi dan kita harus tepati,” tutup Bucky Wibawa.***