Oleh : H. M. Ismail, S.H., M.H.
Ketua Tim PEPATI
(Tim Pembela dan Penyelamat Aset Telkom Indonesia)
JAKARTA – Amburadul, itulah kata yang tepat saat Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Abdee Negara Nurdin, personal Grup Band Rock Indonesia SLANK jadi Komisaris PT. TELKOM Tbk.
Bukan berarti saya tidak setuju dengan penunjukan itu. Karena itu ranah anggota Kabinet bersama Kepala Kabinetnya. Hanya saja penunjukan itu bisa diprediksi bahwa kondisi PT. Telkom kedepan bakal amburadul, seperti jebloknya pada saat ditempatkannya Ahok jadi pengelola PT. PERTAMINA. Akibatnya Alhamdulilah terbukti, saat ini teman-teman karyawan PT. Telkom dan PT. Pertamina masih termenung kaget, sepi tanpa kreatifitas lagi.
Deklarator Tim Pepati bertanya dan gusar akan dikemanakan lagi aset negara ini. Padahal ada PT. TELKOM tbk cukup signifikan untuk kurangi devisit APBN. Oleh karena itu Tim Pepati sangat berkepentingan buat terus menggedor jika terjadi ketidak patutan dalam pengelolaan PT. TELKOM tbk.
Sebagai catatan bahwa Tim Pepati sejak tahun 2001 terus ikut berjuang menyelamatkan PT. TELKOM Tbk. Tercatat para tokoh yang tergabung sebagai Deklarator Tim Pepati antara lain : Prof. DR. H. Amin Rais, (Alm) Prof. DR. Hj. Tutty Alawyah AS (Rektor Univ. Assafiiyah), (Alm) Drs. H. Achmad Bagja, MA (Ketua PBNU), DR. Nathan Setiabudhi (Ketua PGI/Persekutuan Gereja Indonesia), Yang Mulia Habib Fauz) Al Habsyi (Guru Besar & Ketua Umum Mayes Ozikir Rhuha Al Habsyi Indonesia), Ir. Syahrul Achyar (Ketua Umum Sekar PT. Telkom), M. Khathat (Ketua PUI), Lieus Sungkharisma (Tokoh Pemuda Budhis Indonesia), H. Abi Mulantono & Ferdy (DPW. SEKAR Jateng & Jogja), Akmal Yulianto, S.Kom., (Tokoh Mahasiswa Permikomnas), Agam, S.H., (Tokoh Mahasiswa Permahi).
Sejak tahun 2001 Tim Pepati bersama elemen masyarakat lainnya rutin melakukan koreksi dan perlawanan terhadap upaya-upaya yang akan melemahkan PT. Telkom Tbk. Alhamdulillah Tim Pepati awal tahun 2000 an berhasil membatalkan rencana Pemerintahan Gus Dur melepas /menjual dengan sistim korporasi PT. Telkom Divre IV Jateng & DI Jogjakarta ke Singapura. Namun sayang akibat garong-garong berdasi tidak berhasil mencaplok PT. Telkom Divre IV Jateng & Jogja maka beberapa bulan kemudian dengan diam-diam Rezim Megawati Sukarno Putri menjual “obral” PT. INDOSAT tbk ke PT. Temasek Singapura.
Saya harus merespon keputusan Erick dan Presiden Jokowi, lantaran, pemilihan, penunjukan, penempatan itu telah mengundang narasi “Tidak Layak dan Tidak Patut”. Ketidak layakan dan ketidak patutan itu berlaku buat siapa saja jika ditempatkan bukan pada bidangnya. Saya juga yakin bahwa pemegang amanah paham betul penempatan itu “tidak layak dan tidak patut”. Saya juga yakin dibalik ketidak patutan dan ketidak layakan penempatan itu ada agenda maha penting. Seperti penempatan Ahok yang tidak layak dan tidak patut akibatnya berujung jebloknya keuntungan PT. PERTAMINA. Tapi otak kita yang jernih jadi berpikir waspada “ ….Ada apa dan Kenapa penunjukannya seperti ini ..” Apakah sengaja penempatan personal yang tidak tepat, tidak layak dan tidak profesional di BUMN RI agar pencapaian laba jeblok, sebagai UPAYA PENGHANCURAN RI dari dalam ?. Atau memang ketidak patutan dan ketidak layakan penempatan itu dibuat sebagai pintu masuk untuk menjalankan dan untuk memberi kenyamanan para calon “garong berdasi” beraksi di BUMN…?.
Kita semua Prihatin jika seorang profesional raja musik rock beken Indonesia kelak jadi bulan-bulanan dan jadi tidak kreatif lagi diblantika musik Indonesia dan bahkan hanya dimanfaatkan oleh “garong-garong berdasi”. Atau memang alih-alih balas budi lantas sengaja personal yang tidak layak, tidak patut dan tidak tepat penempatannya ditugaskan di BUMN.
Kita tidak ingin alasan personal hebat dan populer di masyarakat lantas dapat tugas mengawasi dan jaga BUMN. Kita tidak ingin penempatan itu malah merugikan Bangsa dan Negara. Kita tidak ingin penempatan personal yang tidak tepat dan tidak layak malah bikin maskapai penerbangan Garuda Indonesia bengkak hutangnya jadi 7 trilyun rupiah.
Demikian halnya yang sedang terjadi di PT. Kereta Api Indonesia karena masuknya personal baru yang tidak layak dan tidak patut saat ini sedang menikmat kerugian Rp.317 milyar.
Simak juga kasus berakhinya Cepron di blok Rokan, Propinsi Riau sesuai “perjanjian yang lemah” itu akan pergi melenggang begitu saja meskipun bekas produksi minyaknya akan diteruskan oleh PT. Pertamina tapi Chevron telah meninggalkan kerusakan lingkungan setelah 97 tahun produksi, lagi pula diprediksi pencemaran ex produksi minyak blok Rokan Riau, dipastkan telah merusak nilai-nilai adat masyarakat Melayu. Hal ini akibat penempatan personal yang tidak tepat, tidak layak, tidak patut, tidak tangguh dan tidak amanah menyebabkan lahirnya “perjanjian yang lemah”. Karena dengan kerusakan lingkungan ini maka Bangsa dan Negara Indonesia yang harus keluarkan biaya sangat tinggi.
Begitu juga dengan PT. Telkom tercinta jika tidak dikelola oleh personal yang berotak dan bernurani jernih, maka sampai kapanpun BUMN mahkota ini minim laba. Selain itu dia juga terus akan dirongrong seperti kasus kasus KSO (Kerja Sama Operasi) yang sangat merugikan, kasus Menara Bersama, kasus Code Wilayah, kasus Kabel Optic sampai kasus Internet Gratis bagi rakyat. Penempatan yang tidak tepat, tidak layak dan tidak profesional akan menghasilkan keuntungan yang jeblok. Atau kondisi itu memang yang diharapkan oleh penggagas dan pembuat UU Omnibus law..?.
Duh Tuhan kapan Negeri Indonesia Ku adil, makmur dan bebas dan garong-garong berdasi….. Jangan biarkan NKRI tercinta menangis terus !!!. Wallahu a‘lam bis shawab….. MERDEKA !!!. Salam sehat. (red).***